PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

pencegahan stunting; dan

pengembangan Desa inklusif.

Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan

Desa peduli kesehatan

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan

SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. esa peduli pendidikan

   SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

   SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

   SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

   SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

   SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

   Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

   1. Desa tanpa kemiskinan;

   2. Desa tanpa kelaparan;

   3. Desa sehat sejahtera;

   4. keterlibatan perempuan Desa;

   5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;

   6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;

   7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;

   8. Desa damai berkeadilan;

   9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan

   10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

   B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

   Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

   1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:

      1. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

      2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

      3. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

      4. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

         1. pengelolaan hutan Desa;

         2. pengelolaan hutan adat;

         3. pengelolaan air minum;

         4. pengelolaan pariwisata Desa;

         5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);

         6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);

         7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;

         8. pelatihan pembenihan ikan;

         9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan

         10. pengolahan sampah.

      5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

      6. 2. Penyediaan listrik Desa

            1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

            2. pembangkit listrik tenaga biodiesel;

            3. pembangkit listrik tenaga matahari;

            4. pembangkit listrik tenaga angin;

            5. instalasi biogas;

            6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan

            7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

         3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

            1. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

            2. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

            3. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

            4. pendayagunaan perhutanan sosial;

            5. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;

            6. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan

            7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

         C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

         Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

         1. Pendataan Desa

            1. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;

            2. pendataan pada tingkat rukun tetangga;

            3. pendataan pada tingkat keluarga;

            4. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan

            5. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

         2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

            1. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

            2. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

            3. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

         3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

            1. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

            2. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

            3. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desaberbasis aplikasi digital; dan

            4. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:

               1. tower untuk jaringan internet;

               2. pengadaan komputer;

               3. Smartphone; dan

               4. langganan internet.

            5. kegiatanpengembangan,pengelolaandanpengintegrasianteknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

         4.